Kekeringan, Instansi Berlomba Bikin Proyek
Masalah kekeringan yang menyebabkan penduduk di Jawa Tengah kekurangan air dan rawan penyakit banyak dimanfaatkan berbagai instansi untuk mengajukan proyek guna mengatasi kekeringan. Proyek yang diajukan meliputi pipanisasi sumber air dan pemberdayaan sumur dalam. Diduga proyek itu diajukan supaya dapat bagian dari alokasi dana APBD Jateng yang jumlahnya lebih dari Rp 60 milyar.
Anggota DPRD Jateng Suryo Sumpeno dari F-PDIP, Senin (15/7), mengemukakan, Gubernur Jateng Mardiyanto harus selektif dalam meneliti usulan proyek-proyek dari bupati/walikota di berbagai daerah. Jangan sampai masalah kekeringan yang menyebabkan penduduk susah ini hanya ditangani sporadis saja.
"Gubernur perlu segera menerjunkan aparatnya ke daerah-daerah yang kekeringan supaya dapat mendata dengan akurat, daerah-daerah yang kritis dan mendesak segera ditangani dengan bantuan apa saja," kata Suryo Sumpeno yang juga Ketua F-PDIP.
Suryo menegaskan, pengajuan proyek-proyek sebaiknya diabaikan lebih dulu karena saat masalah kekurangan air maupun rawan pangan masih bisa diatasi.
Berdasarkan keterangan di Pemprov Jateng, hingga pertengahan Juli sejumlah kabupaten dan kota telah mengajukan proposal proyek penanggulangan kekeringan. Proyek itu bernilai variatif mulai dari proyek Rp 200 juta hingga Rp 3,9 milyar.
Data dari Kantor Badan Informasi, Komunikasi dan Kehumasan (BIKK) Provinsi Jateng menyebutkan, dalam penanggulangan kekeringan pihak Pemprov Jateng telah mengalokasikan anggaran dari pos anggaran Program Ketahanan Pangan Rp 25,4 milyar, kemudian dari pos anggaran sektor Pengairan Rp 27,4 milyar serta pos anggaran Penanggulangan Bencana Rp 10 milyar. Selain itu, Pemprov juga mengajukan permintaan dana block grant Rp 1,3 Yen kepada pemerintah Jepang untuk mengatasi kekeringan di daerah itu.
Kepala Kantor Informasi dan Komunikasi Kabupaten Pemalang Sutedjo menyatakan, pihaknya termasuk salah satu kabupaten yang mengusulkan proyek pengembangan air bersih di Desa Belik, Pulosari, dan Penakir di Kabupaten Pemalang. Proyek itu untuk mengatasi kerawan air di musim kekeringan yang selama ini melanda 23.000 jiwa penduduk di Kecamatan Pulosari maupun Kecamatan Belik. Jika proyek disetujui dan dikerjakan akan menelan biaya Rp 3,9 milyar.
Anggota DPRD Jateng Sutoyo Abadi mengingatkan, perbaikan pengairan yang dapat dialihkan dananya untuk membantu penduduk memperoleh tambahan makanan selama musim kekeringan. Makanan tambahan diperlukan karena banyak penduduk karena kekurangan uang sehingga tidak mampu membeli bahan pangan yang memenuhi syarat gizinya. (
Masalah kekeringan yang menyebabkan penduduk di Jawa Tengah kekurangan air dan rawan penyakit banyak dimanfaatkan berbagai instansi untuk mengajukan proyek guna mengatasi kekeringan. Proyek yang diajukan meliputi pipanisasi sumber air dan pemberdayaan sumur dalam. Diduga proyek itu diajukan supaya dapat bagian dari alokasi dana APBD Jateng yang jumlahnya lebih dari Rp 60 milyar.
Anggota DPRD Jateng Suryo Sumpeno dari F-PDIP, Senin (15/7), mengemukakan, Gubernur Jateng Mardiyanto harus selektif dalam meneliti usulan proyek-proyek dari bupati/walikota di berbagai daerah. Jangan sampai masalah kekeringan yang menyebabkan penduduk susah ini hanya ditangani sporadis saja.
"Gubernur perlu segera menerjunkan aparatnya ke daerah-daerah yang kekeringan supaya dapat mendata dengan akurat, daerah-daerah yang kritis dan mendesak segera ditangani dengan bantuan apa saja," kata Suryo Sumpeno yang juga Ketua F-PDIP.
Suryo menegaskan, pengajuan proyek-proyek sebaiknya diabaikan lebih dulu karena saat masalah kekurangan air maupun rawan pangan masih bisa diatasi.
Berdasarkan keterangan di Pemprov Jateng, hingga pertengahan Juli sejumlah kabupaten dan kota telah mengajukan proposal proyek penanggulangan kekeringan. Proyek itu bernilai variatif mulai dari proyek Rp 200 juta hingga Rp 3,9 milyar.
Data dari Kantor Badan Informasi, Komunikasi dan Kehumasan (BIKK) Provinsi Jateng menyebutkan, dalam penanggulangan kekeringan pihak Pemprov Jateng telah mengalokasikan anggaran dari pos anggaran Program Ketahanan Pangan Rp 25,4 milyar, kemudian dari pos anggaran sektor Pengairan Rp 27,4 milyar serta pos anggaran Penanggulangan Bencana Rp 10 milyar. Selain itu, Pemprov juga mengajukan permintaan dana block grant Rp 1,3 Yen kepada pemerintah Jepang untuk mengatasi kekeringan di daerah itu.
Kepala Kantor Informasi dan Komunikasi Kabupaten Pemalang Sutedjo menyatakan, pihaknya termasuk salah satu kabupaten yang mengusulkan proyek pengembangan air bersih di Desa Belik, Pulosari, dan Penakir di Kabupaten Pemalang. Proyek itu untuk mengatasi kerawan air di musim kekeringan yang selama ini melanda 23.000 jiwa penduduk di Kecamatan Pulosari maupun Kecamatan Belik. Jika proyek disetujui dan dikerjakan akan menelan biaya Rp 3,9 milyar.
Anggota DPRD Jateng Sutoyo Abadi mengingatkan, perbaikan pengairan yang dapat dialihkan dananya untuk membantu penduduk memperoleh tambahan makanan selama musim kekeringan. Makanan tambahan diperlukan karena banyak penduduk karena kekurangan uang sehingga tidak mampu membeli bahan pangan yang memenuhi syarat gizinya. (
0 Komentar untuk "Kekeringan, Instansi Berlomba Bikin Proyek"
Terima kasih telah berkomentar, kami segera reply pesan anda !